Dasar konstitusional pendidikan politik terhadap pemilih pemula terdapat pada pembukanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni
Mencerdaskan Kehidupan BangsaDalam hal ini jika kita berbicara dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa maka tidak hanya cerdas pada sisi ilmu pengetahuan yang itu didapatkan dari ruang-ruang belajar sekolah saja, namun mencerdaskan kehidupan bangsa yang itu hakikatnya adalah memberikan pemahaman penting tentang arti berbangsa dan bernegara yang mencakup seluruh element penting dalam kehidupan, sehingga pemilih pemula cerdas dalam menentukan pelihannya dalam ajang PILKADA.
Pemilihan kepala daerah secara serentak dimana dipilih langsung oleh rakyat merupakan anak kandung dari demokrasi hendaknya dijadikan sebagai tanggung jawab yang besar dari berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan pemahaman atau pendidikan politik kepada para pemilih pemula, karena walau bagaimanapun kedepan tentu kita tidak ingin demokrasi yang sudah kita dapatkan sekarang lenyap akibat ketidakmampuan kita dalam menjaga generasi kita sekarang.
Marakanya kepala daerah yang ditahan akibat Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi pun juga kepala daerah yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi harusnya menjadi bahan pembelajaran yang dimana hal itu harus disampaikan kepada para pemilih pemula, sehingga masuk pada pertanyaan “apa yang melatarbelakanginya”, dan sejauh mana dampaknya pada tingkat kepercayaan public terhadap hasil dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau PILKADA itu sendiri.
Pemilih pemula yang dimana sebagai asset masa depan bangsa juga harus mengetahui berbagai akar yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana korupsi, tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai kasus korupsi yang menjerat para kepala daerah menjadi perbincangan hangat di setiap meja diskusi, apakah pelaksanaan PILKADA secara langsung dan merupakan anak kandung dari Demokrasi ini adalah bagian dari akar belum mampunya KORUPSI musnah dari Negeri ini? Tentu tidak, PILKADA hadir dengan tujuan mulia, namun sering kali hal itu justru disalah gunakan oleh para kontestan yang berlaga di PILKADA, terbukti dengan berbagai modus sederhan namun luar biasa dampaknya, sebut saja politik uang yang sering menjadi jurus andalan disetiap ajang pemilihan, bermodalkan uang 50.000 kedaulatan dijual tanpa memikirkan nasib untuk 5 tahun kedepan, dan logika sederhana yang bisa ditangkap adalah setelah hal itu dilakukan tentu keinginan untuk mengembalikan modal itu merupakan sebuah keharusan, maka tidak heran dengan cara apapun saat berkuasa semuanya halal untuk dilakukan.
Permasalah seperti dibatas yang harus disampaikan kepada para pemilih pemula, karena tidak jarang pemilih pemulalah yang menjadi ladang usaha dari berbagai modus dalam setiap PILKADA, dan jika hal diatas tak disampaikan maka bukan tidak mungkin pemilih pemula dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai mesin pengantar menuju kekuasaan oleh oknum yang bisa jadi hanya menginginkan kekuasaan tanpa memiliki niat untuk membangun sebuah peradaban.
Kita berharap jika PILKADA 2018 mampu menjadi wadah seleksi kepemipin di daerah yang sebenarnya, dan haruslah hal itu dukungan dari berbagai pihak terutama para pemilih pemula, pemilih pemula tak boleh acuh dan tentunya harus peduli dengan berbagai persoalan bangsa terutama tentang krisis moral para penguasa yang dimana mereka lahir dari rahim demokrasi yang begitu mulia namun tak sejalan dengan harapan masyarakat pada umumnya.
Download Kumpulan PKPU RI Tahun 2018
Download Kumpulan PERBAWASLU RI Tahun 2017
Selain itu pula penyelenggara muapun pengwas PILKADA juga harus selalu mensosialisasikan berbagai modus yang terjadi saat PILKADA berlangsung kepada seluruh pemilih pemula, dan lebih penting lagi adalah, para kontestan yang akan berlaga dalam PILKADA haruslah menunjukkan sifat kesatria tanpa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kursi kekuasaan, karena konsekwensi dalam berpolitik tidak pada tercapainya sebuah kemenangan namun lebih ditekankan pada kesiapan diri untuk menerima kekalahan.
Penulis: Tomy Alfarizy
(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang)
*Isi Tulisan Menjadi Tanggungjawab Penulis