BAWASLU Koordinasi Pemilih Di LAPAS | Alim Mustofa
Cari Berita

Advertisement

BAWASLU Koordinasi Pemilih Di LAPAS

Alim Mustofa
Minggu, 28 Oktober 2018


AlimMustofa.com - Tahapan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) pemilu 2019 memasuki tahap akhir dari keseluruhan proses penyusunan data pemilih pasca rekomendasi perbaikan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.(25/10)

Dalam masa perbaikan DPTHP 2, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait data pemilih ganda, pemilih meninggal dunia, data pemilih invalid dan pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum masuk DPT.

Pada proses perbaikan inilah Badan pengawas pemilihan umum beserta jajaran kebawah bertugas mengawasi keseluruhan proses perbaikan data pemilih. Pada masa pengawasan perbaikan DPTHP, Bawaslu Kabupaten/kota dapat memberikan masukan atas data temuan ganda, invalid, TMS atau pemilih belum masuk DPT melalui rekomendasi perbaikan data pemilih.

Di Kota Malang, Bawaslu berinisiatif mengundang KPU Kota Malang dan dispendukcapil untuk melakukan koordinasi perbaikan data. Peran Dispendukcapil dalam perbaikan data pemilih sangat penting, terutama pada perbaikan data invalid NIK dan NKK pemilih. Koordinasi juga terkait dengan pemilih di dua lembaga pemasyarakatan yang ada di kota Malang yang mencapai ribuan tahananan.

Bawaslu dan KPU Kota menawarkan opsi penanganan pemilih tahanan lapas yang berasal dari berbagai kabupaten/kota se-Jawa Timur dan luar Jawa. Pertama Pihak lapas menyediakan data tahanan lapas dengan berbagai klasifikasi domisili atau asal kota/kabupaten. Kedua Lapas juga menyediakan data warga binaannya meliputi Nama lengkap, alamat asal, NIK, dan nama ibu. Ketiga, Lapas menyajikan data warga binaanya tentang masa berakhirnya hukuman. Keempat, Bawaslu Kota Menyarankan KPU Kota Malang mengundang KPU, Dispenduk dan Bawaslu Malang Raya meliputi Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang.

Pertemuan penyelenggara pemilu dan dispendukcapil Malang Raya ini dimaksudkan untuk melakukan koordinasi pemilih warga binaan lapas. Mengingat dari data Lapas, tahanan terbanyak dari Kabupaten Malang.

Hasil koordinasi ini, disampaikan KPU dan Bawaslu Kota Malang kepada kepala Lapas kelas 1 Lowokwaru dalam koordinasi di Lapas antara KPU, Bawaslu dan Pihak Lapas. Hadir dalam pertemuan tersebut Deny Bachtiar,S.Sos. anggota KPU Kota Malang divisi Data, Alim Mustofa Bawaslu Divisi Pengawasan, Syukron dan Priyo perwakilan Lapas.

Pertemuan yang berlangsung hampir 1 jam tersebut menghasilkan beberapa hal, pertama pihak lapas menyanggupi permintaan data tahanan sesuai penjelasan diatas, kedua pihak lapas akan update data setiap bulan terkait dengan tahanan lapas, ketiga data hasil pemetaan pemilih lapas jika tidak ditemukan di DPT maka akan disampaikan ke Dispendukcapil untuk dilakukan pengecekan data kependudukan. ( A-Liem Tan)