Jumlah Partai Sebaiknya Dikurangi | Alim Mustofa -->
Cari Berita

Advertisement

Jumlah Partai Sebaiknya Dikurangi

Selasa, 02 Januari 2018

AlimMustofa.com - Begitu banyaknya partai politik yang bersaing dalam pemilu legislatif April lalu sungguh membingungkan masyarakat. Karena, nyaris tidak ada parpol yang memiliki platform yang secara ekstrem berbeda dengan parpol lain. Sehingga, sebaiknya jumlah partai peserta pemilu sebaiknya dikurangi. Hal ini disampaikan alumnus Sekolah Demokrasi Noor Muklas, S.Pd, Msi (39) anggota DPRD Kabupaten Malang di Grand Palace Hotel, Malang, yang ditemui 14 Mei lalu.

Halaman hotel yang luas ternyata tidak mampu menampung sejumlah mobil dinas DPRD Kabupaten Malang, yang diparkir di depan hotel berbintang yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani Kota Malang ini. Di sela-sela himpitan mobil yang hampir semuanya berplat merah itu, saya mencari celah untuk memasuki areal parkir lantai dasar hotel. Melewati jalan pintas saya langsung menuju lobi hotel. Saya sudah mengontak Noor Muklas yang berpeluang kuat untuk kembali menduduki kursi dewan. Memasuki lobi, pandangan mata saya tertuju pada kursi sofa berwarana coklat lengkap dengan meja marmer berciri naturalis. Waktu hampir memasuki jam tiga sore. Rupanya Muklas -panggilan akrab politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Kecamatan Wajak ini- masih sibuk mengikuti rapat yang diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Malang.

Setelah dua puluh menit berlalu, ternyata penantian saya tidak sia-sia. Pria berpostur tinggi yang selalu berpenampilan rapi ini menuruni tangga sebelah timur lobi. Muklas tersenyum menyalami saya, dan segera duduk di sofa sambil meletakan tas hitamnya. Rupanya Muklas tidak punya banyak waktu untuk menemui saya, karena ada rapat penting  yang harus diikutinya.
Sejuah ini ada 17 alumni dan peserta Sekolah Demokrasi di Malang. Tiga di antaranya -termasuk Muklas- mencalonkan diri sebagai anggota DPRD di pemilu legislatif April lalu. Rupanya hanya ia yang beruntung untuk duduk di kursi dewan. Meski demikian, diakuinya bahwa dibanding pemilu terdahulu, pemilu tahun ini dirasa yang paling berat karena caleg harus benar-benar turun langsung ke masyarakat. Persaingan menjadi jauh lebih ketat. Karena, berbeda dengan pemilu terdahulu yang hanya bersaing dengan beberapa partai besar, di pemilu kali ini pertarungan juga terjadi dengan caleg partai kecil yang memiliki semangat yang tinggi untuk bertarung dengan partai besar.

Meski demikian, dirinya tidak khawatir. Berbekal dari pengalaman dua kali maju menjadi caleg dan kinerjanya selama menjadi dewan, Muklas merasa cukup mantap untuk bertarung dalam pemilu. Dilihat dari perolehan suara, ia meraih suara tertinggi (9.030 suara) di antara caleg separtainya di dapil tiga yang meliputi Kecamatan Wajak, Kecamatan Ponco Kusumo, Kecamatan Tumpang dan Kecamatan Jabung. Sementara Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang ditetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di dapil yang mempunyai alokasi enam kursi ini, adalah 21 ribu suara untuk satu kursi.

Banyak orang berlalu lalang di ruang lobi hotel, sehingga sesekali Muklas tersenyum membalas sapaan beberapa orang yang mengenalnya. Saat ditanya tentang strategi pemenangan dirinya Muklas menceritakan, selama menjadi anggota dewan ia selalu menjalin komunikasi dengan konstituennya. Selain itu, ia menduga masyarakat menilai bahwa ia termasuk anggota dewan yang mempunyai rekam jejak dan catatan kinerja yang baik sehingga masyarakat memilihnya lagi. Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir penentuan kursi berdasarkan nomor urut, Muklas mengatakan, "Saya termasuk yang paling siap karena idealisasi anggota dewan saya telah melakukan semuanya. Meskipun tidak terjadwal secara kontinyu, saya telah melakukan sosialisasi tentang fungsi tugas DPRD."

Muklas berpendapat, pemilu legislatif tahun ini belum sepenuhnya menyentuh substansi demokrasi. Meski ia juga menggarisbawahi beberapa catatan positif, seperti kebebasan memilih dan dipilih yang sudah dirasakan masyarakat. Ia juga menambahkan, seorang politisi bertugas untuk mengubah mencerdaskan masyarakat, dari pola pikir yang cenderung pragmatis transaksional menjadi strategis dan konseptual.

Ia pun berharap, di masa mendatang pemerintah bisa membatasi jumlah partai politik. Mengingat hampir seluruh partai memiliki kesamaan ideologis yaitu Pancasila. Menurut pengamatan Muklas, banyak partai yang didirikan hanya karena ketidakpuasan elit partai dengan hasil Musyawarah Nasional atau Rapat Kerja partai. "Banyak politisi yang mendirikan partai hanya untuk kepentingan pribadi demi mencari kedudukan dan polularitas. Artinya banyak orang yang terjun ke dunia poltik, namun tidak siap kalah. Sehingga munculah partai-partai baru yang tidak banyak memililiki dukungan dari masyarakat," ujar Muklas.

Setelah resmi dilantik menjadi anggota dewan nanti, ia akan mendorong agar pemerintah membuat kebijakan demi kebijakan yang strategis untuk perbaikan tata pemerintahan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Pengalaman menjalani pembelajaran di Sekolah Demokrasi, menurut pengakuannya, banyak memberikan sumbangan pemikiran yang positif dalam menjalani kiprah di ranah politik.
Download Kumpulan PKPU RI Tahun 2018
Download Kumpulan PERBAWASLU RI Tahun 2017

Bagi alumni maupun peserta Sekolah Demokrasi yang gagal mendapatkan kursi dewan, Muklas berpesan bahwa untuk mengabdikan diri pada masyarakat dan membangun sistem yang demokratis tidak hanya melalui kursi DPR. Ada banyak cara yang bisa ditempuh agar ilmu yang didapatkan selama mengikuti Sekolah Demokrasi bisa memberi mafaat bagi masyarakat.(Alim Mustofa, Malang)