Alimmustofa.com- Pasca berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 hasil penetapan 18 Agustus 1945 atau pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesai tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menerapkan UUD 1945 sebagai pijakan bernegara. Akan tetapi sejak tanggal 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950, Negara Indonesia mengganti UUD 1945 dan mengganti dengan pembelakuan Konstitusi RIS.
Perubahan ini tentu berdampak pada sistematika Undang-undang dasar yang kemudian juga terjadi perubahan pada sistem pemerintahan dan perubahan lembaga-lembaga negara.
Berikut sistematika Konstitusi Republik Indonesia Serikat :
Sistematika
konstitusi RIS terdiri dari 2 bagian :
a)
Mukadimah terdiri dari 4 alinea.
Didalamnya tercantum dasar negara Pancasila.
b)
Batang tubuh terdiri dari 6 bab dan
197 pasal.
Konstitusi RIS bersifat sementara. Hal ini ditunjukan dalam pasal 86 yang berbunyi “ Konstituuante (sidang pembuat konstitusi) bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan konstitusi Republic Indonesai Serikat yang akan menggantikan konstitusi yang sementara ini.
Bunyi Pasal 86 Konstitusi RIS :
" Sebelum memangku jabatannya, Ketua Senat mengangkat sumpah (keterangan dan janji) dihadapan Presiden menurut cara agamanya, sebagai berikut:
“Saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk diangkat menjadi Ketua Senat, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau menyanyikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.
Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.
Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara Konstitusi dan segala peraturan yang lain yang berlaku bagi Negara, bahwa saya akan mengabdi sekuat tenaga kepada kesejahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saya akan mengabdi dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara.” (*)
Editor : Alim Mustofa
Download : KLik Disini Konstitusi RIS pdf