Lesson Learned in public Policy & the next step..
Alimmustofa.com - Bumerang Kebijakan
Kenaikan Tarif UKT (uang kuliah tunggal): buah simalakama bagi para pengelola
prodi (program studi) dilevel grass roots
Oleh : Prof. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D
(Guru Besar
Kebijakan Publik & Ketua Forum Dekan Ilmu2 Sosial PTN se Indonesia)
"Kebijakan
baik dengan niat baik namun tidak tersampaikan dengan baik, akhirnya menjadi
bumerang dalam implementasinya": sebuah pembelajaran penting bagi para
pengambil kebijakan pendidikan kedepannya..
Pada tahun 2024 ini
APBN pendidikan 600 trilun lebih. Namun yang dikelola oleh Kemendikbud Ristek
hampir mendekati angka 100 triliun. Berarti 500 triliun lainnya dikelola oleh
Kementrian-2 lainnya yang juga menangani pendidikan disektornya seperti pendidikan di Kemenag,
kemendagri, Bappenas dll. Dari 100 Triliun tersebut Perguruan Tinggi di
Indonesia dialokasikan sekitar 40 Trilyun untuk menangani sekitar dari 4004 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Kalau dibagi secara kasar maka rata-rata sekitar 10 Miliar per perguruan tinggi (PT). Walau dalam prakteknya tidak
demikian. Hal ini menunjukkan PT dituntut memenuhi kebutuhan anggarannya
sendiri.
Kebijakan mem PTNBH
kan PTN dapat dilihat sebagai upaya untuk mendeklarasikan kemandirian PTN dan
mengurangi ketergantungannya pada subsidi pemerintah. Dalam prakteknya,
strategi PT menaikkan dan mempertahankan jumlah mahasiswanya adalah agar cash flow nya tetap aman terkendali
terutama kontribusi dari uang kuliah mahasiswa. Bahkan di PTN ada total dana
yang dikelola mencapai 2 sampai 3 Triliun.
Sebagian besar dana
yang didapat PT baik Negeri maupun Swasta masih tergantung dari UKT (uang kuliah
tunggal) mahasiswa. Apalagi Kemendikbud Ristek mendorong PT terutama PTN di
Indonesia memenuhi capaian target IKU/ KPI nya (key performance indicators) dan mendorong kenaikan rankingnya
dalam urutan tangga World Class
University. Hal ini tentu memerlukan dana untuk menaikan kualitas agar
ranking terus terdongkrak. Namun suntikan dana APBN belum mencukupi.
Salah satu jalan
pintas adalah menaikkan UKT baru untuk mahasiswa baru. Namun tetap mempertahan
UKT lama untuk mahasiswa lama sesuai harga lama.
Hal ini belum sepenuhnya
tersosialiasasikan, sehingga ada orang tua2 mahasiswa lama menanyakan berapa
kenaikan biaya UKT untuk putra putrinya. Timbul opini publik PTN dan
Kemendikbud Ristek (Pemerintah) menaikkan UKT. Dampaknya gelombang protes demomahasiswa dan pendukungnya bermunculan.
Hal yang belum
sepenuhnya tersampaikan adalah ada sisi baik dari rencana kenaikan UKT ini
yaitu untuk cross subsidy mahasiswa
dari lantar belakang orang tua berpenghasilan tinggi ke rendah. Seperti prodi2 yang kami kelola, dulu dengan
tarif lama diterapkan 8 level/ jenjang tarif, yaitu mulai range yang terendah
500 ribu (latar belakang mahasiswa keluarga penghasilan rendah) sd 8 juta (mahasiswa
asal keluarga penghasilan tinggi).
Pada tarif baru
berubah menjadi 12 level yaitu tarif range terendah tetap 500 ribu sedangkan
teratas 14 juta. Subsidi silang terjadi ketika mahasiswa berpenghasilan rendah yang
dulu ditarif lama masuk kelas level 3 terkena UKT 3 juta, maka ditarif yang
baru pada level 3 malah turun tarifnya
hanya terkena sekitar 1, 5 juta (baca: ada penurunan untuk mahasiswa
keluarga berpenghasilan rendah).
Namun sebaliknya
untuk mahasiswa keluarga kaya (berpenghasilan 50 jt lebih perbulan) ditarik UKT yang
lebih tinggi yaitu 14 juta per semester, dibandingkan tarif lama hanya maksimal
charge 8 juta per semester (ada 6 bulan) atau sekitar 1,3 juta lebih perbulan.
Sehingga terjadilah cross subsidy
dari mahasiswa asala keluarga berpenghasilan tinggi ke rendah.
Hanya saja message ini tidak sepenuhnya
tersampaikan. Bahkan yang di blow up
media adalah UKT naik. Kurangnya sosialisasi menyebabkan info menjadi bola
liar. Niat baik kebijakan kenaikan UKT
untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meng cross subsidy tadi minim tersampaikan ke publik. Yang terbaca
pendidikan tinggi semakin mahal dan semakin tersier menjadi barang mewah yang untouchable
untuk mahasiswa asal keluarga kurang mampu.
Pada klimaksnya,
kebijakan ini dibatalkan oleh Mendikbud Ristek atas arahan Presiden RI, sehingga
otomatis kembali ke tarif lama.
Anulir kebijakan
ini menimbulkan problem tersendiri bagi kami2 pengelola prodi di PT, karena beberapa mahasiswa baru yang sudah diterima sudah terlanjur membayarkan SPP nya sesuai tarif
baru yang sudah diumumkan sebelumnya. Contoh ada mahasiswa baru yang tadinya
masuk level 3 dengan tarif Rp 1,5 juta dan sudah membayarkan dananya, maka
dengan pembatalan kebijakan tarif baru tersebut akan dikembalikan ke tarif
lama. Padahal mahasiswa tersebut jika dimasukkan ke tarif lama maka UKT nya
akan jadi naik 2 x lipat yaitu sekitar Rp 3 juta.
Hal ini akan memantik protes demo baru lagi, yaitu mahasiswa baru asal keluarga kurang mampu
dikelas tarif level 3 dinaikkan tarifnya krn kembali ke tarif lama.
Inilah yang menjadi
buah simalakama pagi pengelola di level grass roots. Oleh karena itu yang paling
aman mahasiswa yang tersebut diturunkan kelasnya ke level tarif dibawahnya 2
atau 1, dengan konsekuensi menurunkan pendapatan PT.
Sebaliknya untuk mahasiswa
keluarga berpenghasilan tinggi yang masuk kelas level tarif 12 sudah terlanjur
membayar Rp 14 juta maka terpaksa harus dikembalikan uangnya Rp 8 juta sesuai
dengan tarif lama kelas tertinggi hanya level 8.
Konsekuensinya
pendapatan PT akan terpangkas dari prediksi sebelumnya. Padahal kenaikan
pendapatan tersebut untuk rencana meningkatkan kualitas dan kinerja PT menuju world class university.
Lalu what is
the next?
Kedepan strategi
anggaran harus mencari peluang2 alternatif baru. PT sudah seharusnya meninggalkan
strategi lama yang menggantungkan mayoritas 80-90% anggarannya dari dana uang
kuliah mahasiswa dan dana subsidi APBN. Seharusnya kemitraan trihelix, pentahelix bahkan multihelix lihat model kebijakan publik
CGPMH (Collaborative Governance PlusMulti Helix by Andy Fefta W) antara PT dengan Industri dan Helix lainnya
dapat dijadikan inspirasi kedepan bagi para pengambil kebijakan di Kemendibud
Ristek ataupun Perguruan Tinggi untuk mengkreasikan kebijakannya sehingga
kontribusi dana sektor industri kedunia pendidikan akan semakin tinggi share
nya ke PT. Ristek akan menjadi peluang kerjasama yang saling bermanfaat dan
dapat dapat menyuntikkan dananya sektor industri ke PT. Usaha2 kreatif PT juga
perlu terus berkembang. Strategi kewirausahaan dan inovasi Iptek bermitra
dengan dunia usaha perlu menjadi perhatian utama. Termasuk peluang mengumpulkan
endownment fund (dana abadi) untuk pendidikan.
Sehingga kedepan
share dana UKT mahasiswa bisa tertekan sampai angka dibawah 50% dari total
anggaran sebuah PT maka bolehlah kita mendeklarasikan keberhasilan kemandirian
PT termasuk kemandirian dari ketergantungan UKT mahasiswa. Pada kesempatan ini
kita punya peluang untuk terus menekan biaya pendidikan atau menurunkan UKT mahasiswa
kedepannya.
Hal ini sejalan
dengan tujuan kita bersama dan menjadi agenda utama Presiden terpilih
kedepannya pendidikan berkualitas yang terjangkau bagi masyarakat terutama mahasiswa
dari kalangan keluarga berpenghasilan rendah.
Strategi tersebut
perlu diimbangi dengan langkah lainnya seperti strategi restrukturisasi
anggaran dan kelembagaan; revitalisasi
SDM; serta yang terpenting reformasi kebijakannya. Menjadi PR kedepan para
pengelola pendidikan seperti kami2 ini kedepan yang perlu memperhatikan 3 peluang sinergi pengembangan program studi yaitu
pendidikan jarak jauh dengan metode hybrid dan online, pendidikan pasca sarjana
dan internasionalisasi pendidikan
berkarakteristik Indonesia.
Salam hormat Andy Fefta Wijaya (Dekan FIA Universitas Brawijaya)