Stiker sesuai dengan Peraturan Komisi Pemiihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 merupakan jenis bahan kampanye yang dilarang dipasang di sarana dan prasarana umum, sedangkan angkutan umum atau mikrolet adalah sarana publik.
Iwan Sunaryo Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Kota Malang menerangkan " setidaknya ada dua jalur mikrolet yang kami temukan telah tertempel stiker peserta pemilu, Hal ini akan terus kami lakukan pemantauan disemua jalur angkutan. Sedangkan berapa jumlah stiker yang tertempel dimasing-masing jalur masih terus diidentifikasi lagi," imbuh Iwan.
Dalam pertemuan tersebut Kusnadi kepala dinas perhubungan Kota Malang menyatakan bahwa kami sampaikan terima kasih atas informasi ini, dalam ketentuan menteri perhubungan ada larangan yang tegas penempelan stiker yang menutup kaca mikrolet atau angkutan umum.
"Kami akan segera lakukan penertiban disemua jalur,didampingj oleh aparat keamanan yaitu kepolisian dan TNI ," ujar kusnadi.
" koordinasi ini diperlukan sebelum melakukan tindakan penertiban bahan kampanye tersebut, Hal ini untuk memiimalisir konflik larangan", terang Alim coordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Malang.
Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepalas Dishub,Kesbangpol, Polres Malang Kota dan Kepala Satpol PP. Beberapa kesepakatan yang diperoleh dalam pertemuan tersebut adalah Bawaslu akan melakukan identfikasi lagi dibeberapa jalur, kedua Bawaslu akan mengirim surat teguran dan perintah penertiban, ketiga Dishub melakukan koordinasi dengan paguyuban angkotan untuk memberikan sosialissi terkait dengan larangan penempelan stiker yang menutup dikaca sesuai dengan regulasi. (A- Liem Tan)