Berpolitik bukan berarti ikut partai politik. Memang, secara awan, masih ada mis terkait "politik" di sebagian kalangan masyarakat. Masih banyak masyarakat memandang sinis terhadap politik, ini yang harus difahamkan.
Kunci demokrasi itu keterlibatan masyarakat. Jika masyarakat acuh terhadap politik, itu tanda-tanda degradasi demokrasi.
Pemilu itu gawenya rakyat, untuk memilih siapa yang pantas menjadi pemimpin atau wakil-wakil rakyat. Kalau yang punya gawe nggak peduli, ya jangan salahkan mereka, jika kebijakan-kebijakan yang diambil tidak sesuai keinginan rakyat. Itulah pentingnya partisipasi.
Maka dari itu, lahirnya Perbawaslu No 4 Th 2018 berharap, masyarakat berperan aktif dalam mengawal proses pemilu melalui pemantauan.
Ada 3 lembaga pemantau pemilu dari unsur masyarakat di Jawa Timur yang sudah terakreditasi oleh Bawaslu RI, salah satunya adalah Lembaga Pusat Informasi Rakyat.
Lembaga-lembaga tersebut secara resmi sudah terakreditasi dan secara simbolis telah diresmikan oleh Aang Khunaifi Divisi pengawasan Bawaslu Jatim di hotel Swiss Berllin, 13/02/2019.
Kami berharap, lembaga-lembaga pemantau ini bisa mengedukasi masyakarat dan mengajak berperan aktif dalam pemantauan pemilu 2019. Kami yakin, masyarakat Jatim tidak buta politik atau berpolitik buta, karena rumah yang bernama indonesia ini adalah tanggungjawab kita bersama. Ayok, kita pantau pemilu 2019, ayok kita jaga demokrasi. (Anas)