Diterima langsung oleh Drs. H.Sutiaji Walikota Malang, Bawaslu Kota menyampaikan beberapa perkembangan tentang kelembagaan Bawaslu Kota Malang pasca penetapan menjadi lembaga yang permanen per Agustus 2018.
Dengan status kelembagaan yang permanen sebagaimana mandat undang-undang 7 tahun 2018, tentunya perlu segera dilakukan penataan kelembagaan sesuai dengan regulasi.
Penataan yang dimaksud adalah mulai penataan struktru kesekretariatan, mulai kepala sekretariat, Kepala Sub.Bagian (Kasubag) dan Staf yang harus dijabat oleh PNS.
“Bawaslu Kota Malang memerlukan dukungan personel pegawai dari unsur PNS untuk mengisi beberapa jabatan dengan kualifikasi tertentu sebagai mana disyaratkan oleh peraturan. Oleh sebab itu kami memerlukan dukungan dari pemerintah Kota Malang terhadap kebutuhan bantuan tambahan pegawai dari pemerintah Kota Malang”, ucap Alim Ketua Bawaslu Kota Malang.
Sutiaji dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pemerintah Kota Malang mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bawaslu ke pemerintah Kota Malang, kami akan mendukung beberapa keperluan Bawaslu Kota Malang terutama terhadap tenaga PNS dari pemerintah Daerah.
Sementara Iwan Sunaryo Anggota Bawaslu Kota Malang divisi Hukum menyampaikan bahwa, sebagai antisipasi dalam penertiban APK pada saat tiga hari tenang, Bawaslu berniat melombakan pembersihan APK se-kota Malang kerjasama Bawaslu, Pemerintah Kota Malang, KPU dan Partai Politik. Hal ini akan sangat berdampak baik kepada kebersihan dan ketertiban APK di Kota Malang.
Sebelum ditutup, Alim menyampaikan himbauan kepada Walikota yang pada saat itu didampingi Wasto Sekretaris Daerah, agar melakukan himbauan kepada pegawai dilingkungan pemenritah Kota Malang agar bersikap netral dalam pemilu 2019.
“ Mohon agar pegawai dilingkungan pemerintah kota berhati-hati dalam menggunakan media sosial baik facbook, twiter, Instagram dan sejenisnya dimasa kampanye saat ini. ASN harus menjaga netralitas dalam menjalankan tugas,” imbuh Alim mantan anggota KPU Kota Malang ini. (A-Liem Tan)