Oleh: Alim Mustofa
Teori
pilihan publik (Public Chois) adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang
dikembangkan dari studi mengenai pajak dan belanja publik. Ia muncul pada tahun
50-an dan mendapat perhatian publik secara luas pada tahun 1986.
Teori
Pilihan Publik menggunakan prinsip yang sama seperti yang digunakan para ekonom
untuk menganalisa kegiatan masyarakat di pasar dan menerapkannya pada kegiatan
masyarakat dalam pembuatan keputusan publik Ekonom-ekonom yang mengkaji
perilaku dalam pasar swasta mengasumsikan bahwa orang digerakkan terutama oleh
kepentingan pribadi. Walaupun banyak orang mendasarkan sejumlah tindakan mereka
karena kepedulian mereka terhadap orang lain, motive dominan dalam tindakan
orang dipasar –baik mereka merupakan, pengusaha, pekerja, maupun konsumen,
adalah suatu kepedulian terhadap diri mereka sendiri. Ahli Ekonomi Pilihan
Publik membuat asumsi yang sama – bahwa walaupun orang bertindak dalam pasar
politis memiliki sejumlah kepedulian terhadap orang lain, motif utama mereka
adalah kepentingan pribadi.
Pengertian :
- Menurut Samuelson & Nordhaus: Salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat (publik)
- Caporaso & Levine: Pilihan publik sebagai aplikasi metode-metode ekonomi terhadap politik
- James Buchanan: Pilihan publik adalah sebuah perspektif untuk bidang sosial politik yang muncul dari pengembangan dan penerapan perangkat dan metode ilmu ekonomi.
Dimasa
lalu banyak ahli ekonomi berpendapat bahwa cara untuk mencegah “kegagalan
pasar” seperti monopoli adalah dengan memajukan tindakan pemerintah. Tetapi
Ahli ekonomi pilihan publik menunjukkan bahwa ada juga suatu hal yang dinamakan
“kegagalan pemerintah”. Yaitu, ada beberapa alasan mengapa intervensi
pemerintah gagal mencapai hasil yang diinginkan. Sebagai contoh, Departemen
Kehakiman memiliki tanggung jawab untuk mengurangi kekuatan monopoli di bidang
industri yang tidak kompetitif.. Mirip dengan itu, Kongres sering meloloskan undang-undang
yang seharusnya melindungi masyarakat terhadap bahaya polusi.
Salah
satu pendorong utama bagi teori keputusan publik adalah kurangnya insentif bagi
para pemilih untuk memonitor pemerintah secara efektif. Anthony Downs, dalam
salah satu buku tertua mengenai pilihan publik, Teori Ekonomi Mengenai Demokrasi, menunjukkan
bahwa para pemilih sangat tidak peduli terhadap isu-isu politik dan bahwa
ketidak pedulian ini merupakan hal yang rasional.
Walaupun
hasil dari suatu pemilihan umum mungkin sangat penting, suara seorang pemilih
jarang sekali menentukan dalam suatu pemilihan umum. Maka, dampak langsung dari
pillihan hampir dikatakan tidak ada; para pemilih tidak memiliki kesempatan
untuk menentukan hasil dari suatu pemilihan umum. Maka menghabiskan waktu
mengikuti isu-isu tersebut secara pribadi tidaklah menguntungkan bagi seorang
pemilih. Bukti dari klaim ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa polling
pendapat publik secara konsisten membuktikan bahwa kurang dari setengah
dari seluruh rakyat
Amerika yang berhak memilih dapat menyebutkan wakil kongres mereka sendiri.
Public Chois dalam Perspektif Public Service
Teori
public chois yang pada awalnya digunakan untuk menganalisa pilihan public
terkait dengan ilmu ekonomi, pada perkembangannya teori tersebut juga digunakan
sebagai analisa memetakan pilihan masyarakat dalam hal pemenuhan layanan public
oleh birokrasi.
Sebagai
penyedia layanan public disektor angkutan misalnya, pemerintah haruslah
mendapatkan analisa yang objektiv akan tingkat kebutuhan layanan angkutan masyarakat. Informasi ini sangat penting untuk
merumuskan kebijakan yang tepat yang sesuai prinsip-prinsip public service.
Publik
chois bisa dikatakan berhasil ketika pemanfaat layanan public (masyarakat)
mempunyai pilihan-pilihan yang leluasa dengan mendapatkan informasi yang luas
akan layanan yang akan dipilihnya. Sebagai contoh ketika seseeorang akan
berpergian jauh, maka orang tersebut bisa menentukan pilihannya apakah akan
menggunakan bus, kereta api, pesawat terbang atau dengan angkutan lainnya.
Dengan
banyak pilhan tersebut tentu diperlukan informasi akan standar layanan
masing-masing armada tersebut, fasilitas apap saja yang akan diterima selain
ongkos yang harus dibayar juga jaminan keselamatan apa yang digaransikan.
Berkenaan
hal tersebut maka, pemerintah wajib membuat regulasi yang bisa menjamin
kualitas layaan public tersebut terselenggara denga baik. Pemerintah harus
menjamin setiap pilihan masyarakat akan mendapatkan layanan yang terbaik.
Disinilah public chois sangat erat keterkaitanya dengan publicservice.
Referensi :
Didik J. Rachbini (2009) Ekonomi Politik
Jane S. Shaw “Public Chois”