Baca Juga: Download Perbawaslu No 10 Tahun 2018Perbedaan rezim pemilihan di atas, berimplikasi pada banyaknya perbedaan sistem kepemilihan diantara kedua rezim tersebut, diantaranya adalah perbedaan sistem penyelesaian sengketa hasil pemilu. Sengketa rezim pemilu menjadi kompentensi absolutnya mahkamah konstitusi sedang sengketa dalam rezim pilkada menjadi kompetensi absolutnya Mahkamah Agung. Hal ini telah berjalan selama tahun 2004 hingga tahun 2008.
Pada
Rabu, 29 Oktober 2008, ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan Ketua Mahkamah Agung (MA)
menandatangani pengalihan wewenang memutus perselisihan hasil pemilihan umum
kepala daerah dan wakil kepala daerah dari MA ke MK (Janedjri M. Gaffar, 2012).
Peristiwa hukum tersebut terjadi demi menjalankan amanah Pasal 236C UU. 12
Tahun 2008 Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. “Penanganan sengketa hasil
penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh
Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan
belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Sejak berlakunya UU 12 Tahun
2008 ini, MK menjadi rujukan utama para pencari keadilan yang merasa
kekalahannya dalam pilkada dicurangi oleh lawannya dan sejak itu pula istilah
Pilkada menjadi pemilukada dengan alasan bahwa rezim pilkada telah menyatu
dengan rezim pemilu.
Baca Juga: Gerak Jalan Satu Dasawarsa Bawaslu RIMelalui putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi menganulir kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilu untuk pemilihan kepala daerah, dengan alasan kewenangan MK sudah diatur secara limitatif dalam UUDRI 1945 sehingga tidak boleh ditambah-tambah. UUDRI 1945 hanya mengatur pemilihan umum dalam ranah rezim pemilu ansich sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E UUDRI 1945 dan tidak untuk ranah pilkada, hal tersebut menurut MK menandakan bahwa maksud dari perumus konstitusi (original intent), MK hanyalah berwenang mengadili sengketa pemilu yang termaktub dalam konstitusi ansich dan tidak dapat ditambahi kewenangannya dengan memberi kewenangan baru yang tidak diatur dalam konstitusi. Atas dasar tersebut kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu yang diberi oleh undang-undang 32 tahun 2004 tersebut bertentangan dengan konstitusi (Inkonstitusional). Namun demikian pasal 157 UU No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, kembali memberi amanah pada MK untuk tetap mengadili sengketa hasil pemilu selama belum terbentuk badan peradilan khusus.
Berdasar
pada diskripsi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa rezim pilkada merupakan
rezim pemilihan yang berbeda dengan rezim pemilu sehingga rezim pilkada
mempunyai aturan yang mandiri yang tidak dapat dicampur aduk dengan
undang-undang pemilu. Hal ini semakin jelas dengan adanya dua undang-undang
pokok kepemiluan yakni Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua
atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati,
dan walikota menjadi undang-undang yang menjadi dasar utama pelaksanaan
pemilihan diranah rezim pilkada dan undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum yang menjadi dasar utama pelaksanaan pemilihan diranah rezim
pemilu.
Baca Juga: Download Materi Pengawasan Tahapan Pemilu Dan PemilihanPenyelesaikan sengketa hasil pilkada yang tetap melekat pada Mahakamah Konstitusi hanyalah kewenangan transisi hingga terbentuknya Badan Peradilan Khusus. Wewenang MK tersebut tidak menggugurkan rasio adanya dua rezim dalam rezim pemilihan. Dengan demikian pelaksanaan pilkada tunduk pada UU No. 10 tahun 2016 termasuk komposisi badan adhoc dibawah KPU dan pelaksanaan pemilihan PRESIDEN, PILEG dan DPD tunduk pada UU No. 7 Tahun 2017.
 |
| Foto: Jamil, SH., MH |
Penulis: Jamil, SH.,MH
Publiser: A-Liem Tan