Seminar yang dipandu oleh salah satu dosen Ilmu Pemerintahan (IPM), Andi Setyawan menghadirkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Malang, Alim Mustofa dan Pemerhati Politik Lokal FISIP Universitas Brawijaya, Fatur Rakhman.Menurut Ketua pelaksana seminar yang juga Ketua eLppeda UB, M. Lukman Hakim dalam sambutan pembukaan menegaskan bahwa seminar ini dimaksudkan untuk menyatukan teori yang selama ini dicecap mahasiswa dibangku kuliah, ke dalam dunia realitas. Agar mahasiswa memahami bagaimana realitas demokrasi lokal yang sesungguhnya.
“Inilah yang saya sebut dengan menyatukan teori dan praktik,” ungkapnya.
Dalam seminar tersebut Alim Mustofa menjelaskan bahwa banyak sekali persoalan-persoalan yang harus diselesaikan dalam menyemai demokratisasi di tingkat lokal. Jika persoalan-persolan tersebut tidak segera diselesaikan akan menjadi selungsih yang akan kian mempersulit situasi.
“Pada situasi inilah demokrasi harus diselematkan, sebagaimana judul seminar kita kali ini. Demokrasi yang saya maksud adalah demokrasi lokal yang kini sedang dikepung persoalan dari berbagai penjuru, di antaranya, persoalan DPT yang tak jarang berakhir di meja hijau dan konflik horizontal. Potret buram semacam inilah yang harus waspadai, agar tidak terjadi di Kota Malang” tegasnya.
Terhadap persoalan-persolan tersebut Fatur Rakhman mengingatkan bahwa kinerja demokrasi sedianya berbanding lurus dengan kinerja pemerintahan. Orang akan menggunakan hak pilihnya dengan antusias apabila sistem pemerintahan yang dihasilkan rezim demokrasi lokal tersebut dapat menghadirkan kesejahteraan dan ketentraman bagi warganya.
“Maraknya konflik pasca Pemilukada baik konflik yang berujung di Mahkamah Konstitusi, maupun konflik yang melahirkan kekerasan komunal, atau bahkan konflik diam yang berbentuk keengganan warga untuk datang ke TPS, sesungguhnya adalah bentuk konkrit dari tidak liniernya antara subtansi demokrasi yang telah disemaikan dengan buah demokrasi yang sedang dipanen” ungkapnya.
Sistem pemilihan langsung yang notabene diharapkan dapat menghadirkan sesuatu yang baru dan lebih baik, menurut Fathur sampai saat ini belum terbukti. Rezim pemilukada langsung sama gagalnya dengan rezim perwakilan.
“Karena itu demokrasi lokal harus diselamatkan agar tidak dijadikan alibi oleh kelompok yang anti demokrasi untuk mengembalikan sistem pemerintahan primitif yang sebelumnya dikoreksi” pungkasnya.
Ketua program studi Ilmu Pemerintahan, Aswin Ariyanto dalam sambutan penutupanya menyambut positif langkah eLppeda untuk turut serta mengawal dan menyelamatkan demokrasi ditingkat lokal.
“Sebagai insan akademika UB memiliki tanggungjawab mengabdi yang sesungguh-sungguhnya pada masyarakat. Dalam konteks pemilukada Kota Malang yang harus dilakukan adalah memastikan terselenggaranya demi menyelamatkan bukan hanya demokrasi, tetapi demokratisasi ditingkat lokal” pungkasnya.
Sumber: www.prasetya.ub.ac.id